Kepala BPS Kabupaten Pemalang, Moh. Fatichuddin, melaksanakan supervisi pelaksanaan pencacahan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan serta untuk menjaga dan memastikan kualitas data yang diperoleh dalam proses pencacahan Susenas Maret 2024.
Fatichuddin mengawali supervisi pada Rabu (21/2), di desa Purana Kecamatan Bantarbolang, dan ditemui oleh Murtini selaku petugas PML di desa tersebut, beserta petugas pencacah lapangan (PCL). Selanjutnya supervisi dilaksanakan di desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh. Di lokasi tersebut, pimpinan BPS Kabupaten Pemalang berdialog dengan petugas PML dan PCL yang mendapatkan tugas di desa tersebut.
Kegiatan supervisi diakhiri di lokasi ketiga, yaitu di Kecamatan Ampelgading. Pak Fatih, sapaan akrab Kepala BPS Pemalang tersebut berhasil bertemu dengan petugas Susenas setempat dan menyempatkan diri untuk berdialog dengan mereka. Fatichuddin berpesan kepada para petugas yang sedang melaksanakan pencacahan Susenas, agar selalu menaati SOP yang sudah ditentukan pada saat pelatihan, dan agar para petugas selalu menjaga kesehatan masing-masing, mengingat kondisi cuaca saat ini yang tak menentu.
Sri Suyanti, petugas PML, merasa sangat senang karena mendapatkan perhatian dan motivasi langsung dari orang nomor satu di BPS Kabupaten Pemalang. Dalam kesempatan itu, Sri Suyanti mewakili semua petugas Susenas 2024 di Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk dapat menyelesaikan pencacahan Susenas ini dengan tepat waktu, sesuai SOP dan tentu saja dengan isian yang berkualitas.
Kegiatan SUSENAS ini, bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data statistik ekonomi rumahtangga berupa nilai dan pola pendapatan, pengeluaran konsumsi, non konsumsi, investasi dan transaksi keuangan rumah tangga. Susenas menjadi sandaran utama Indonesia dalam hal kebutuhan data-data strategis untuk pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TBP/SDGs). Data dan indikator susenas secara luas telah banyak digunakan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan pemerintah baik pusat maupun daerah. Indikator-indikator tersebut diataranya angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan gini rasio. (MrZ)
