Menemukan penyalahgunaan wewenang ataupun praktek KKN di lingkungan BPS Kabupaten Pemalang? Klik disini untuk melaporkan || Layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Pemalang dapat juga dengan menggunakan layanan online melalui pemalangkab.bps.go.id atau email bps3327@bps.go.id || Publikasi Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2024 sudah tersedia dan dapat diunduh pada menu publikasi || Indeks Pembangunan Manusia 2023 : 68,03 || Persentase Penduduk Miskin 2023 : 15,03% || Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2024 = 6,63 % || Pertumbuhan Ekonomi 2023: 4,14 % || Untuk mendapatkan data lebih lanjut, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pemalang ||

Audiensi dengan Bupati Pemalang

25 Juli 2024 | Kegiatan Statistik Lainnya

BPS melakukan banyak kegiatan pendataan dalam rangka menyediakan statistik berkualitas. Salah satunya adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2024 lalu. Dari kegiatan ini, didapatkan hasil persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang Tahun 2024 mencapai 14,92%. Angka ini menurun dibandingkan Tahun 2023 yaitu sebesar 15,03%.

Terkait dengan hal ini, BPS Kabupaten Pemalang melakukan audiensi dengan Bupati Pemalang di Ruang Pringgitan Rumah Dinas Bupati pada Kamis (25/7). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial KBPP, dan Perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang.

Berbicara mengenai kemiskinan tentunya tidak dapat terlepas dari indikator-indikator makro lainnya, karena mengatasi masalah kemiskinan membutuhkan pendekatan holistik. Kondisi ekonomi daerah seperti struktur perekonomian, tingkat pengangguran, infrastruktur, sampai ke kondisi sosial budaya seperti pendidikan, kesehatan, dan kondisi perumahan, saling terkait satu sama lain.

Terkhusus pertanian, memiliki peran penting dalam perekonomian Pemalang karena menjadi lapangan usaha utama yang berkontribusi sebesar 25,93% . Beberapa tantangan di pertanian seperti kualitas SDM-nya dan keterbatasan akses infrastruktur, menyebabkan produktivitasnya yang belum maksimal. Hal ini menghambat potensi pendapatan di pertanian yang akhirnya berimbas pada pola pengeluarannya yang rendah. Pola pengeluaran yang rendah ini perlu menjadi perhatian karena sangat menentukan tingkat kemiskinan. Di mana, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 tercatat sebesar 493.593 rupiah perkapita perbulan.

Bupati dan jajarannya merespon baik terhadap paparan indikator-indikator yang disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Pemalang. Koordinasi terkait data yang up to date diperlukan guna membantu perencanaan pembangunan Pemalang yang tepat sasaran dan lebih baik.

Berita Terkait